Riau||ISBCenter.com – Pemerintah Provinsi Riau menegaskan komitmennya untuk menjadikan data statistik sebagai landasan utama dalam perumusan kebijakan dan arah pembangunan daerah. Berbagai indikator yang dirilis Badan Pusat Statistik Provinsi Riau dinilai menjadi cerminan kondisi riil masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau, Drs H Supriyadi MSi, dalam kegiatan Rilis Berita Resmi Statistik BPS Riau, Kamis (1/10/2026).
Supriyadi menjelaskan, data statistik memiliki peran strategis, tidak hanya sebagai laporan administratif, tetapi juga sebagai alat untuk membaca potret ekonomi dan sosial sekaligus menentukan langkah intervensi pemerintah.
“Hari ini kita kembali mendapatkan gambaran mengenai kondisi Riau melalui berbagai indikator statistik yang dirilis BPS. Inflasi, Nilai Tukar Petani, ekspor-impor, dan pariwisata bukan sekadar angka,” kata Supriyadi.
Ia menambahkan, setiap angka statistik memiliki kaitan erat dengan kehidupan masyarakat. Inflasi menyangkut daya beli, Nilai Tukar Petani menggambarkan kesejahteraan petani, sementara ekspor-impor mencerminkan geliat ekonomi daerah.
“Di baliknya terdapat kondisi nyata yang dirasakan masyarakat. Di balik inflasi ada daya beli masyarakat. Di balik NTP ada kesejahteraan petani. Di balik ekspor dan impor ada aktivitas produksi, perdagangan, investasi, dan daya saing,” ujarnya.
Menurut Supriyadi, sektor pariwisata juga tidak bisa dipandang hanya dari angka kunjungan. Dampaknya jauh lebih luas terhadap perputaran ekonomi, pertumbuhan usaha, penyerapan tenaga kerja hingga pengangkatan potensi budaya dan alam Riau.
Ia pun memberikan apresiasi kepada BPS Riau yang konsisten menjaga kualitas data sebagai fondasi perencanaan pembangunan.
“Bagi Pemerintah Provinsi Riau, data bukan hanya untuk melihat apa yang telah terjadi, tetapi menjadi kompas untuk menentukan apa yang harus dilakukan ke depan,” katanya.
Terkait inflasi, Supriyadi menyoroti pentingnya pengendalian harga. Berdasarkan rilis BPS, inflasi Riau pada Agustus 2026 tercatat 3,27 persen secara year-on-year. Ia menyebut inflasi dipengaruhi faktor pasokan, distribusi, dan musiman sehingga butuh sinergi bersama.
“Pengendalian inflasi membutuhkan sinergi seluruh pihak baik pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Riau, pemerintah kabupaten/kota, Bank Indonesia, TPID, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan pasokan tersedia, distribusi lancar, dan daya beli masyarakat terjaga,” jelasnya.
Selain itu, perhatian Pemprov Riau juga tertuju pada kesejahteraan petani. Sebagai daerah dengan basis pertanian dan perkebunan yang kuat, pembangunan tidak cukup diukur dari produksi, tetapi juga dari dampaknya bagi petani.
“Data NTP menjadi salah satu instrumen penting untuk melihat kondisi tersebut dan menjadi dasar dalam memperkuat produktivitas, hilirisasi, akses pasar, serta nilai tambah bagi petani,” katanya.
Supriyadi menegaskan, Pemprov Riau ingin petani naik kelas dan mendapat manfaat lebih dari pertumbuhan ekonomi.
“Kita ingin petani bukan hanya menjadi produsen, tetapi juga menikmati nilai tambah dari pertumbuhan ekonomi daerah,” lanjut Supriyadi.
Untuk sektor perdagangan, Riau yang memiliki posisi strategis dalam perdagangan nasional dan internasional dituntut tidak hanya mengejar volume ekspor, tetapi juga penguatan nilai tambah melalui hilirisasi, diversifikasi produk, perluasan pasar dan penguatan industri pengolahan.
Sementara di sektor pariwisata, Riau memiliki modal besar dari kekayaan alam, sejarah, budaya, kuliner dan tradisi.
“Keberhasilan pariwisata tidak hanya dilihat dari jumlah kunjungan, tetapi juga dari lama tinggal, belanja wisatawan, berkembangnya usaha, terbukanya lapangan kerja, dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat,” ujar Supriyadi.
Supriyadi menekankan, seluruh indikator tersebut menegaskan bahwa pembangunan harus berbasis data dan bukti yang akurat.
“Pembangunan tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan persepsi. Pembangunan harus dibangun berdasarkan bukti,” tegasnya.
Pemprov Riau, lanjutnya, akan terus menjadikan data sebagai bagian penting dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan, termasuk dalam mengawal RPJMD Provinsi Riau 2025-2029.
Ia menyebut keberhasilan pembangunan bukan diukur dari banyaknya program, melainkan dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
“Keberhasilan pembangunan pada akhirnya bukan hanya tentang berapa banyak program yang dilaksanakan, tetapi seberapa besar perubahan yang dirasakan masyarakat,” katanya.
Supriyadi berharap sinergi Pemprov Riau dan BPS semakin solid dalam membangun budaya kerja berbasis data.
“Mari membangun budaya kerja yang berbasis data, menggunakan statistik bukan hanya untuk menjelaskan masa lalu, tetapi juga membaca masa depan dan menentukan langkah yang lebih tepat,” tuturnya.
Di akhir, ia kembali menekankan pentingnya kebijakan yang tepat sasaran berbasis data.
“Mari kita pastikan setiap kebijakan berbasis data, setiap intervensi tepat sasaran, dan setiap pembangunan benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat Riau,” pungkasnya..(*ay)
