Bengkulu||ISBCenter.com – Meski masih dalam masa pandemi Covid-19, Pilkada serentak tahun 2020 dipastikan tetap akan diselenggarakan pada 9 Desember 2020 mendatang. Untuk mencegah penularan, gerakan bermasker terus digelorakan Polda Bengkulu.
Kapolda Bengkulu Irjen Pol. Drs. Teguh Sarwono, M.Si didampingi Wakapolda Bengkulu Brigjen Pol. Sahimin Zainudin dan Kabid Humas Polda Bengkulu Kombes Pol. Sudarno, S.Sos, MH kepada wartawan mengatakan, sebanyak 225 ribu masker akan dibagikan kepada masyarakat secara gratis.
“Kita akan bagikan secara bertahap, hari ini kita bagikan seribu masker, di Polres-Polres juga seribu,” katanya usai acara deklarasi aman Covid-19 Pilkada Serentak 2020 se-Provinsi Bengkulu, Kamis pagi (10/8) di lapangan Rekonfu Polda Bengkulu.
Teguh mengatakan, gerakan bermasker ini harus digelorakan di tengah masyarakat. Hal ini karena memang baik secara nasional maupun di Bengkulu sendiri jumlah kasus konfirmasi positif Covid-19 mengalami kenaikan yang signifikan.
Diketahui, sampai saat ini jumlah yang positif terpapar Covid-19 di Bengkulu sendiri mencapai 397 orang dengan jumlah kematian 27 orang.
Deklarasi itu sendiri dihadiri penyelenggara Pemilu yakni KPU dan Bawaslu. Lalu unsur FKPD Provinsi Bengkulu. Hadir pula, tokoh masyarakat, tokoh agama, Ormas, mahasiswa, dan bakal pasangan calon (Paslon) kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Sementara itu Ketua KPU Provinsi Bengkulu Irwan Saputra menjelaskan, dengan deklarasi tersebut menjadi mementum bagi KPU untuk semakin meningkatkan penegakan protokol kesehatan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pilkada. Karena pada prinsipnya setiap tahapan sudah diatur tentang bagaimana protokol kesehatan yang harus ditegakkan bukan hanya oleh penyelenggara pemilu tapi juga oleh peserta dan pihak terkait.
Selain itu lanjut Irwan akan ada beberapa tapahan krusial didepan yang berpotensi terjadinya kerumunan, misalnya seperti tahapan kampanye nanti. Karena itu melalui gerakan ini juga diharapkan pihak terkait dengan tahapan pilkada ini bisa mulai mendisiplinkan diri untuk kemudian mematuhi protokol kesehatan ini.
“Tentunya KPU butuh dukungan semua pihak agar protokol kesehatan dalam tahapan pilkada itu bisa ditegakkan,” tegasnya..(**Es/rri)
