Bengkulu Selatan||ISBCenter.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Persetujuan Bersama antara DPRD dan Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Selasa (30/6/2026).
Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan, Juli Hartono, S.E., M.A.P., didampingi Wakil Ketua II, Dodi Martian, S.Hut., M.M., serta dihadiri seluruh anggota DPRD dari berbagai fraksi.
Turut hadir dalam rapat tersebut Bupati Bengkulu Selatan, Rifai, S.Sos., bersama Wakil Bupati, Yevri Sudianto, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta para pejabat Eselon II dan Eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.
Persetujuan bersama terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan tahapan akhir dari rangkaian pembahasan yang telah dilakukan secara komprehensif antara DPRD dan Pemerintah Daerah. Proses tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam memastikan setiap penggunaan anggaran daerah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ketua DPRD Bengkulu Selatan, Juli Hartono, menegaskan komitmen lembaga legislatif untuk terus mengawal akuntabilitas pengelolaan anggaran.
“Persetujuan ini bukan sekadar formalitas. Ini bentuk tanggung jawab kami memastikan setiap rupiah APBD 2025 digunakan tepat sasaran, transparan, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Juli Hartono.
Sementara itu, Bupati Bengkulu Selatan, Rifai, menyampaikan apresiasi atas sinergi antara eksekutif dan legislatif selama proses pembahasan.
“Kami berterima kasih kepada DPRD yang telah mencermati dan memberikan masukan konstruktif. Pemkab berkomitmen menindaklanjuti setiap rekomendasi demi perbaikan tata kelola keuangan yang lebih baik ke depan,” kata Rifai.
Melalui pembahasan yang mendalam, DPRD juga memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dengan disetujuinya Raperda tersebut, diharapkan tata kelola keuangan daerah semakin baik dan mampu mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan..(*1dn)
