Jakarta|| ISBCenter.com – Polemik posisi politik PDI Perjuangan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali mencuat. Menanganggapi sindiran dari PKB yang menyebut sikap PDIP terkesan “abu-abu”, Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo memberi balasan tegas dan memastikan partainya tidak membutuhkan pengakuan dari pihak mana pun.
Menurut Ganjar, posisi PDIP sudah sangat jelas, yakni berada di luar pemerintahan sebagai partai penyeimbang. Sikap tersebut, kata dia, merupakan keputusan resmi partai yang lahir dari mekanisme organisasi tertinggi.
“Posisi PDI Perjuangan justru sangat jelas, kami berada di luar pemerintahan dan menjalankan fungsi penyeimbang. Itu keputusan resmi partai, hasil mekanisme organisasi tertinggi, dan telah disampaikan secara terbuka kepada publik. Jadi, tidak ada yang abu-abu,” tegas Ganjar, Jumat (19/6/2026).
Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menegaskan fungsi penyeimbangan bukan berarti menolak seluruh kebijakan pemerintah. PDIP, katanya, akan tetap mendukung program yang berpihak pada rakyat, namun tidak akan ragu memberikan kritik terhadap kebijakan yang dinilai kurang tepat.
Ganjar menyebut sejumlah isu yang selama ini menjadi perhatian PDIP, mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), koperasi desa, pendidikan, kesehatan, kebijakan luar negeri hingga penanganan bencana.
“Check and balances adalah fondasi demokrasi yang sehat,” ujarnya.
Pernyataan paling tajam muncul saat Ganjar mengungkapkan dinamika politik nasional. Tanpa menyebut nama partai tertentu, ia mengingatkan masyarakat bahwa ada pihak-pihak yang dulu berada di luar lingkar kekuasaan, namun kemudian memilih bergabung dengan pemerintahan.
“Kita semua tahu siapa yang tetap konsisten dalam barisan dan siapa yang kemudian masuk dan akhirnya berada di barisan penguasa alias bergabung dalam pemerintahan. Itu hak politik setiap partai dan kami menghormatinya,” sindir Ganjar.
Ia menilai akan lebih bijaksana jika setiap partai menjelaskan posisi politiknya masing-masing daripada sibuk menyampaikan sikap partai lain.
“PDI Perjuangan tidak memerlukan sertifikat kejelasan politik dari pihak mana pun,” tegasnya.
Ganjar menambahkan, yang paling penting bukanlah berada di dalam atau di luar pemerintahan, melainkan konsistensi dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.
Menurutnya, yang membingungkan publik adalah pihak-pihak yang pernah berseberangan, lalu bergabung dengan kekuasaan, namun kini komitmen konsistensi partai lain.
“Yang membingungkan publik bukan partai yang konsisten menjadi penyeimbang, melainkan siapa yang pernah berhadapan, dan siapa yang akhirnya sepakat, lalu menggurui pihak lain soal konsistensi. Mari kita saling bercermin,” tutupnya.
Pernyataan Ganjar tersebut merupakan tanggapan atas komentar Ketua Fraksi PKB DPR, Jazilul Fawaid, yang meminta PDIP menyatakan pernyataan tegas dan tidak berada di posisi “abu-abu” terhadap pemerintahan Prabowo..(*1dn)
