Mukomuko||ISBCenter.com – Penunggakan pajak di lingkungan pemerintah adalah bukan hal yang baru. Setiap tahun kasus serupa selalu saja ada, yang berbeda hanya instansinya dan jumlah besaran pajak yang tertunggak.
Semestinya tunggakan yang seperti ini tidak perlu terjadi di lingkungan pemerintah terutama pemerintah Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu. Sebab, dampak yang muncul sangat besar, di antaranya mempertontonkan sikap tidak taat bayar pajak kepada masyarakat secara luas yang notabena-nya adalah obyek pajak.
Kondisi ini tentu saja sangat melukai hati masyarakat, di-mana mereka dikejar-kejar setiap saat agar membayar se-mentara pemerintah sendiri yang jelas-jelas punya anggar-an untuk itu tetapi tidak membayar tepat waktu alias sering menunggak. Hampir tidak ada wajib pajak yang bisa ber-sembunyi dari kejaran petugas pajak.
Makanya tindakan tidak membayar pajak adalah jelas-jelas suatu sikap yang tidak patut ditiru. Berkenaan dengan itu, pihak atasan instansi yang bersangkutan harus berani mengambil tindakan terhadap pemakai kendaraan Dinas yang tidak disiplin dalam membayar pajak. Apapun alasan yang dikemukakan para penunggak pajak tentu tidak bisa diterima, apalagi mengingat anggarannya memang tersedia di setiap instansi yang memiliki kendaraan dinas.
Seperti diberitakan kemarin, Samsat Tengah kembali melakukan pemutihan dan mempermudahkan bagi kendaraan dinas tidak bayar pajak selama ini. Kamis 31/8/23
Diketahui, ada puluhan kendara yang telah dihibahkan oleh perintah pusat dari kementrian Desa melalui dinas perhubungan yang diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Mukomuko.
Dari puluhan unit kendaraan yang diserahkan ke Pemda Mukomuko Sampat sekarang ini tidak taat pajak.
Tokoh Muda Hery Susanto SH mengapresiasi kepada Samsat Mukomuko untuk mendata ulang kembali seluruh kendaraan dinas yang tidak taat pajak.
Hery berharap bagi kendaraan dinas yang menunggak pajak agar segera membayarnya. Menurutnya, pemerintah harus menjadi contoh untuk taat pajak.
“Bagaimana masyarakat mau bayar pajak, kalau pemerintah kendaraannya mati pajak,” ujarnya.
Berpijak dari sini, kita menilai bahwa persoalan penunggakan pajak kendaraan di lingkungan pemerintah Mukomuko adalah persoalan serius. Tidak boleh ada lagi kasus penunggakan pajak kendaraan dinas, karena kondisi ini sangat melukai hati masyarakat yang memang taat membayar pajak..(*Zul)
