Medan||ISBCenter.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilaporkan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di beberapa wilayah Sumatera Utara pada Kamis (2/7/2026).
Operasi senyap tersebut disebut berlangsung di sejumlah titik, termasuk Kota Binjai, Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, hingga dikaitkan dengan pihak dari Kabupaten Langkat.
Dalam OTT itu, beberapa orang dikabarkan turut diamankan. Salah satu di antaranya disebut-sebut merupakan kepala daerah di salah satu kabupaten di Sumatera Utara.
Hingga Kamis malam, belum ada keterangan resmi dari KPK maupun Polrestabes Medan mengenai identitas pihak yang diamankan, dugaan perkara, maupun barang bukti yang disita.
Informasi yang beredar menyebut sedikitnya tiga orang yang terjaring OTT KPK dibawa ke Polrestabes Medan untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.
Pantauan di Polrestabes Medan, Jalan HM Said, Kota Medan, Kamis malam, situasi di sekitar markas polisi itu tampak relatif landai.
Sejumlah kendaraan yang terlihat terparkir merupakan mobil dinas dan kendaraan pribadi milik pejabat utama Polrestabes Medan.
Tidak tampak kendaraan mencolok, baik dari jenis maupun pelat nomor luar kota, di area parkir. Namun menjelang tengah malam atau sekitar pukul 23.27 WIB, sejumlah pria berjaket hitam terlihat bergerak di sekitar ruang Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan.
Mereka tampak masuk ke ruang Satreskrim sambil membawa sebuah koper berwarna abu-abu. Sebelum masuk ke bagian dalam, rombongan tersebut sempat terlihat melapor di bagian lobi.
Di lokasi yang sama, sejumlah awak media masih menunggu kepastian mengenai kabar pemeriksaan oleh KPK.
“Infonya gitu (pemeriksaan KPK), inilah kita masih nunggu,” ujar salah satu awak media.
Meski begitu, sampai saat itu belum ada pernyataan resmi dari Polrestabes Medan maupun KPK mengenai kegiatan pemeriksaan tersebut.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, operasi KPK di Sumatera Utara diduga bermula dari diamankannya satu orang di wilayah Kota Binjai.
Dari penangkapan awal itu, tim KPK disebut melakukan pengembangan ke Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang. Dalam pengembangan tersebut, satu orang lainnya dikabarkan turut diamankan.
Informasi lain menyebutkan, pihak-pihak yang diamankan berasal dari Kabupaten Langkat, meski sebagian operasi dilakukan di Kota Binjai dan Deli Serdang.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Langkat, Wahyudianto, saat dikonfirmasi belum memberikan penjelasan rinci mengenai kabar tersebut.
“Kami belum mendapat informasi resmi,” ujar Wahyu.
Selain penyelenggara negara, informasi yang beredar menyebutkan bahwa pihak lain yang ikut diamankan diduga berasal dari unsur rekanan dan mantan anggota DPRD Sumut.
Operasi tersebut disebut-sebut berkaitan dengan dugaan fee proyek. Namun, dugaan ini belum dikonfirmasi secara resmi oleh KPK.
Salah satu kabar yang berkembang menyebutkan, pejabat teras yang diduga diamankan KPK tengah berada dalam agenda Forum Bisnis Daerah atau Forbisda.
Kegiatan tersebut diselenggarakan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) di Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Acara itu merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT APKASI ke-26.
Pemerintah Kabupaten Deli Serdang bertindak sebagai tuan rumah. Proses penindakan oleh tim KPK disebut berlangsung senyap. Karena itu, tidak banyak peserta kegiatan yang mengetahui adanya operasi tersebut saat acara masih berjalan.
Saat penindakan berlangsung, kegiatan formal di Gedung Aula Institut Kesehatan Medistra (IKM) Lubuk Pakam dikabarkan tetap berjalan seperti biasa. Sejumlah kepala daerah dan delegasi lain disebut baru mengetahui kabar penangkapan setelah rangkaian acara resmi selesai.
“Jadi setelah acara di aula selesai, Bupati Deli Serdang menjamu para bupati lain untuk makan durian bersama di tempat makan yang berada di depan Kantor Bupati. Nah, pas sudah berkumpul di situ, barulah muncul pembicaraan hangat soal penangkapan ini. Ada yang bilang (Bupati) Langkat coba dicari ke mana, infonya kepegang tiga huruf (diamankan KPK),” kata seorang pejabat di lingkungan Pemkab Deli Serdang yang identitasnya enggan dipublikasikan.
Sumber tersebut mengatakan, rangkaian diskusi di Aula IKM selesai sekitar pukul 17.00 WIB.
Setelah itu, ada agenda santai berupa jamuan makan durian bersama sekitar pukul 18.00 WIB. Namun, hingga jamuan itu selesai, tidak ada pejabat maupun perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Langkat yang terlihat hadir di lokasi.
Kondisi tersebut kemudian memunculkan spekulasi di kalangan sejumlah pejabat yang hadir.
Meski demikian, belum ada keterangan resmi yang memastikan apakah ketidakhadiran itu berkaitan langsung dengan operasi KPK.
Kabar yang berkembang menyebutkan bahwa penangkapan kepala daerah tersebut merupakan hasil pengembangan dari operasi yang sebelumnya dilakukan tim KPK di Kota Binjai.
Hingga berita ini disusun, pihak KPK belum memberikan keterangan resmi mengenai operasi tangkap tangan di Sumatera Utara tersebut.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, saat dikonfirmasi wartawan belum memberikan respons. Pesan singkat yang dikirimkan terkait OTT itu juga belum dibalas.
Sesuai ketentuan hukum acara, KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan sebelum menentukan status hukum mereka. KPK disebut akan menyampaikan perkembangan resmi terkait OTT di Sumatera Utara pada Jumat (3/7/2026)..(*1dn)
