Kota Blitar||ISBCenter.com -Anggota Fraksi PKB, DPRD Kota Blitar Totok Sugiarto telah melakukan reses masa sidang I tahun 2026, Momentum tersebut dimanfaatkan untuk melakukan silaturahmi dan dialog guna menampung aspirasi masyarakat yang nantinya akan dijadikan pokok pikiran anggota Fraksi PKB dan disampaikan ke Pemerintah Daerah.
“Sesuai aturan reses memanfaatkan masa jeda sidang, sambil melakukan Penjaringan aspirasi masyarakat dan menyampaikan beberapa informasi terkait kebijakan pemerintah,”jelas Totok pada awak media, Sabtu (7/3/26)
Lebih lanjut Totok Sugiarto menyampaikan, bahwa kebijakan APBD mengalami penurunan total belanja 830 Milyar, ada beberapa pos yang di pangkas namun menurut prespektif DPRD ada beberapa yang seharusnya tidak masuk RPJMD, istilahnya belanja operasional atau belanja modal malah dikurangi. belanja habis pakai itu besar,
“Alhamdulillah ini cukup banyak beberapa hal kita lakukan sebagaimana perintah pemerintah pusat, efisiensi terhadap makan minum, perjalanan dinas dan beberapa belanja-belanja jasa yang tidak produktif,”ungkapnya.
Menurut Totok Sugiarto, Fraksi PKB telah melakukan kritik keras terhadap pemerintah, terhadap pelaksanaan belanja jasa tenaga kerja yang sampai hari ini berdasarkan DPA masing-masing OPD secara agregat total itu 14,7 miliar itu belum bisa dibelanjakan.
Dalam rangka rekrutmen tenaga jasa Outsourcing tenaga daya ini berdasarkan pertimbangan Walikota, salah satu contoh Dinas Sosial mestinya 16 sisa 6, yang 10 kan ada DPA nya belum digunakan, Setwan ada 28 hanya dipakai 18 yang 10 dananya nganggur, di DLH ada 178 masih dipakai 146 jadi 32 masih nganggur, rata-rata OPD 5 sampai 10, totalnya ada 316 formasi anggaran yang bisa kita rekrut kembali.
“Setelah triwulan ketiga dengan harapan semacam itu jumlah tingkat pengangguran terbuka di Kota Blitar berkurang. jadi kita percuma memasukkan orang baru tapi membuang orang yang lama,,”tandasnya.
Totok mendorong pemerintah Daerah, belanja belanja Kesejahteraan Sosial untuk Segera dilaksanakan di tempatnya, sehingga belajar dari pengalaman tahun 2025 tidak terulang kembali di bulan-bulan Agustus, September sampai Oktober itu idle cash atau dana nganggurnya lebih dari 191 milyar.
“Kita minta di rencana untuk pelelangan itu dibuat serapi mungkin, masing triwulan itu bisa terlaksana sesuai schedule sehingga tidak terjadi dana nganggur di triwulan-triwulan tiga atau triwulan terakhir,”pungkasnya..(*Ema)
