Mukomuko||ISBCenter.com – Pemerintah Kabupaten Mukomuko kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bengkulu. Opini itu diserahkan dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025, di Bengkulu.
Raihan WTP tahun ini merupakan yang kesembilan kali berturut-turut bagi Kabupaten Mukomuko. Prestasi ini menegaskan konsistensi Pemkab Mukomuko dalam menjaga tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, efektif, dan sesuai peraturan perundang-undangan.
Opini WTP merupakan predikat tertinggi dari BPK. Opini ini menandakan laporan keuangan pemerintah daerah disajikan secara wajar dalam semua hal material sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu Ichran Nur Hidayah, S.T., menyampaikan hasil pemeriksaan harus menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
“Kami berharap hasil pemeriksaan ini memotivasi pemerintah daerah terus meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas demi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,” ujarnya.
Ichran menegaskan opini BPK murni hasil proses pemeriksaan panjang, berjenjang, dan profesional. Penilaian dilakukan ketat, mulai dari pemeriksaan di daerah hingga reviu dan pembahasan di tingkat pusat sebelum opini ditetapkan.
Ia meminta publik tidak percaya isu bahwa opini BPK dapat diperoleh dengan imbalan.
“Proses penilaian sangat panjang. Jika ada isu opini diperoleh dengan uang, hal itu harus disanggah dan diluruskan,” tegasnya.
Bupati Mukomuko H. Choirul Huda berkesempatan menyampaikan sambutan mewakili bupati/wali kota se-Provinsi Bengkulu. Ia mengapresiasi BPK atas pendampingan, arahan, dan rekomendasi yang diberikan selama ini.
“BPK bukan hanya pemeriksa. Rekomendasinya menjadi pedoman penting membangun tata kelola keuangan yang semakin baik,” kata Bupati.
Choirul Huda menyebut dirinya mengikuti perkembangan tata kelola keuangan negara sejak 2002 saat masih anggota DPRD Fraksi TNI. Ia melihat perubahan signifikan: tata kelola kini lebih transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.
Menurutnya, kehadiran BPK justru memberi rasa aman bagi pemerintah daerah.
“Kami tidak ingin mengelola keuangan menyimpang dari aturan. BPK mitra strategis yang membantu kami tetap di koridor hukum,” ujarnya.
Bupati juga menepis anggapan BPK mencari kesalahan. “BPK hadir untuk koreksi, arahan, dan rekomendasi agar tata kelola pemerintahan semakin baik,” katanya.
Di akhir sambutan, Bupati menekankan pentingnya membangun sistem pemerintahan yang kuat.
“Sahabat terbaik penyelenggaraan pemerintahan adalah sistem yang baik. Ketika sistem kuat, transparan, dan akuntabel, maka sistem itulah yang menjaga kita. Orang baik bisa terjebak di sistem buruk. Orang biasa akan bekerja benar di sistem yang kuat,” tegasnya.
Opini WTP ke-9 berturut-turut ini menjadi bukti komitmen Pemkab Mukomuko mewujudkan pemerintahan bersih, profesional, dan bertanggung jawab. Sekaligus motivasi meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.(Zul)
