Lebong||ISBCenter.com – Pemerintah Kabupaten Lebong terus memperkuat upaya pengendalian inflasi daerah. Melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Pemkab Lebong menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Pimpinan High Level Meeting (HLM) TPID Semester I Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Capacity Building Penyusunan Laporan Kinerja TPID.
Kegiatan strategis ini dilaksanakan di Graha Bina Praja Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong, Senin (10/8/2026). Rakor dihadiri Pj. Sekda Kabupaten Lebong, jajaran Forkopimda, pimpinan perangkat daerah yang tergabung dalam TPID, perwakilan Bank Indonesia, BPS, serta stakeholder terkait lainnya.
Rakor HLM kali ini tidak hanya fokus pada evaluasi capaian pengendalian inflasi, tetapi juga pada peningkatan kapasitas tim dalam menyusun laporan kinerja yang berkualitas. Sesi Capacity Building diisi dengan pembahasan mendalam mengenai kriteria program unggulan TPID Tahun 2026, standarisasi format dan sistematika pelaporan, teknik penguatan narasi laporan, hingga pentingnya kelengkapan evidence atau bukti dukung dalam self-assessment.
Pj. Sekda Kabupaten Lebong dalam arahannya menegaskan bahwa pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kerja kolektif seluruh anggota TPID.
“Pengendalian inflasi adalah tanggung jawab bersama. Kita harus memastikan koordinasi berjalan solid, dari hulu hingga hilir, agar harga kebutuhan pokok tetap stabil dan daya beli masyarakat terjaga,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya laporan kinerja yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar mencerminkan kerja nyata di lapangan.
“Laporan kinerja TPID harus disusun secara sistematis, akuntabel, dan berbasis data serta evidence yang kuat. Jangan sampai programnya bagus, tapi tidak bisa kita narasikan dan buktikan dengan baik dalam laporan,” tegasnya.
Sementara itu, salah satu narasumber dalam Capacity Building menjelaskan bahwa kualitas pelaporan menjadi salah satu indikator penilaian TPID Award di tingkat nasional.
“Penilaian TPID saat ini sangat ketat pada aspek evidence dan inovasi. Setiap program unggulan harus memiliki dampak yang terukur terhadap 4K, yaitu ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif,” katanya.
Melalui Rakor HLM dan Capacity Building ini, Pemkab Lebong berharap seluruh perangkat daerah yang tergabung dalam TPID memiliki satu pemahaman yang sama, sehingga mampu menghasilkan laporan yang lebih terstandar dan berkualitas.
Upaya ini sekaligus menjadi langkah konkret Pemkab Lebong dalam menjaga stabilitas perekonomian daerah. Sinergi dan kolaborasi yang kuat antar instansi diyakini menjadi kunci dalam menjaga stabilitas harga, memastikan ketersediaan bahan pokok, serta melindungi daya beli masyarakat.
Bersinergi Mengendalikan Inflasi, Mewujudkan Ekonomi Lebong yang Stabil dan Sejahtera, menjadi komitmen bersama yang digaungkan dalam kegiatan tersebut..(*jmli)
