Riau||ISBCenter.com — Perpanjangan kebijakan work from home (WFH) tidak membuat Pemerintah Provinsi Riau lengah dalam menjaga kinerja aparatur. Sebaliknya, Pemprov justru memanfaatkan momentum kerja fleksibel ini untuk memperkuat produktivitas sekaligus mengakselerasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan birokrasi.
Kebijakan WFH yang kini diterapkan setiap hari Jumat diambil sebagai langkah antisipatif terhadap gejolak ekonomi global. Ketidakpastian yang dipicu konflik berkepanjangan di Timur Tengah menjadi salah satu pertimbangan utama pemerintah pusat dalam memperpanjang sistem kerja jarak jauh bagi ASN.
Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menegaskan bahwa Pemprov Riau konsisten menjalankan arahan pemerintah pusat. Menurutnya, penyesuaian yang dilakukan hanya menyangkut teknis pelaksanaan di daerah.
“Kita tetap mengikuti kebijakan pusat. Kemarin kita sudah melaporkan pelaksanaan WFH kita pada bulan pertama dan kedua. Sekarang karena diperpanjang dua bulan lagi oleh pusat, tentunya kita ikuti arahan tersebut. Pemerintah Provinsi Riau tentu menyesuaikan saja,” ujarnya di Halaman DPRD Riau, Pekanbaru, Senin (25/05/2026).
Syahril menjelaskan, evaluasi berkala terus dilakukan untuk memastikan target kinerja ASN tetap tercapai. Dari hasil pemantauan, pola kerja fleksibel terbukti tidak mengganggu capaian indikator kinerja pegawai.
Ia menilai keberhasilan pengendalian WFH tidak lepas dari masifnya kegiatan pembinaan daring. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Riau rutin menggelar seminar dan forum group discussion (FGD) yang wajib diikuti seluruh ASN sebagai bagian dari pengawasan sekaligus pengembangan.
“Alhamdulillah, berdasarkan evaluasi kita, indikator-indikator kinerja pegawai masih tercapai dengan baik. WFH juga bisa kita kendalikan karena kita membuat kegiatan daring berupa seminar dan FGD yang ditaja oleh BPSDM. Jadi semua pegawai wajib mengikuti,” jelasnya.
Tak hanya berhenti pada aspek pengawasan, Pemprov Riau melihat periode WFH sebagai peluang untuk mempercepat peningkatan kompetensi pegawai. Sejumlah program peningkatan kualitas SDM telah disiapkan agar ASN tetap adaptif di tengah transformasi sistem kerja.
Salah satu program unggulan yang segera diluncurkan adalah English Day bersama BPSDM Riau. Program ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris ASN guna mendukung penguatan kualitas birokrasi dan daya saing pelayanan publik.
“Ke depan, kita berencana lagi dengan BPSDM untuk mengadakan program English Day. Jadi, mumpung sedang WFH, tidak apa-apa kita manfaatkan waktu untuk belajar dengan menyiapkan pengembangan kualitas pegawai,” ungkapnya.
Saat ini, Pemprov tengah memfinalkan mekanisme pelaksanaan, menyusun materi pembelajaran, serta menyiapkan tenaga pengajar profesional. Syahrial memastikan program tersebut akan dijalankan seefektif mungkin agar dapat diikuti seluruh pegawai secara maksimal.
“Nanti mekanismenya kita komunikasikan, kita latih dulu dan datangkan pengajarnya. Program dari BPSDM ini mungkin akan kita mulai secepatnya pekan ini atau pekan depan,” pungkasnya.
Kebijakan WFH di lingkungan Pemprov Riau merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Kementerian PAN-RB terkait penyesuaian sistem kerja ASN. Data BPSDM Riau per Mei 2026 mencatat tingkat partisipasi ASN dalam kegiatan daring mencapai 96,3%. Pemprov menargetkan program *English Day* dapat meningkatkan skor TOEFL rata-rata ASN Riau sebesar 15% dalam 6 bulan ke depan. (*ay)
