Riau||ISBCenter.com – Pemerintah Provinsi Riau menegaskan komitmennya menjadikan data Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan perumusan kebijakan pembangunan daerah.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Riau, Drs. H. Supriyadi, M.Si, saat menghadiri kegiatan Rilis Berita Resmi Statistik (BRS) BPS Provinsi Riau di Kantor BPS Riau, Senin (3/8/2026).
Dalam sambutannya, Supriyadi memberikan apresiasi tinggi atas kinerja BPS Provinsi Riau yang dinilai konsisten menyajikan data berkualitas sebagai dasar pengambilan keputusan pemerintah.
“Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada BPS Provinsi Riau atas kinerja profesional yang secara konsisten terus menghadirkan data statistik yang akurat, objektif, serta kredibel. Data tersebut kami gunakan sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan dan perumusan kebijakan pembangunan di daerah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, rilis statistik bulanan bukan sekadar agenda rutin, melainkan forum strategis untuk membaca kondisi terkini di Provinsi Riau, mengevaluasi capaian pembangunan, dan memastikan setiap kebijakan benar-benar berbasis data dan fakta lapangan.
Pemprov Riau, lanjutnya, menempatkan data BPS sebagai rujukan utama dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Seluruh indikator yang dirilis menjadi alat navigasi kebijakan, terutama dalam mengawal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau 2025-2029.
Salah satu indikator yang menjadi perhatian serius adalah inflasi, karena berkaitan langsung dengan daya beli dan stabilitas kehidupan masyarakat.
“Bagi kami, pengendalian inflasi bukan semata-mata soal target ekonomi makro, tetapi juga merupakan upaya melindungi daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas kehidupan,” katanya.
Ia memaparkan, inflasi Provinsi Riau pada Juni 2026 tercatat sebesar 4,55 persen secara year on year (y-on-y). Angka tersebut mencerminkan dinamika harga barang dan jasa yang dipengaruhi faktor musiman dan kelancaran distribusi, dengan kelompok makanan, minuman dan tembakau, pendidikan, serta transportasi menjadi kontributor utama.
Meski demikian, kondisi inflasi semester pertama 2026 dinilai masih relatif terkendali.
“Secara umum kami menilai inflasi pada semester pertama 2026 masih dalam kondisi relatif terkendali, meskipun tetap terdapat tekanan harga yang perlu diwaspadai. Stabilitas harga dapat terjaga berkat sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, serta seluruh pemangku kepentingan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah,” jelasnya.
Selain inflasi, Supriyadi juga menyoroti Nilai Tukar Petani (NTP) sebagai indikator kesejahteraan petani dan pelaku sektor perkebunan. Data NTP menjadi dasar penyusunan kebijakan pertanian yang lebih adil agar peningkatan produksi sejalan dengan peningkatan kesejahteraan.
Data ekspor, impor, dan pariwisata juga menjadi perhatian karena memberikan gambaran objektif tentang daya saing daerah, sehingga dapat menjadi pijakan untuk mendorong hilirisasi, diversifikasi produk, perluasan pasar, hingga pengembangan pariwisata berbasis budaya dan alam.
“Melalui rilis berita resmi statistik hari ini, kita memperoleh gambaran yang utuh mengenai kondisi inflasi, kesejahteraan petani, kinerja perdagangan, serta dinamika pariwisata di Provinsi Riau. Data ini menjadi pondasi utama dalam menetapkan arah kebijakan dan target pembangunan tahun 2026 sekaligus mengawal pelaksanaan RPJMD Provinsi Riau 2025-2029 agar tetap berada pada jalur yang realistis dan berkelanjutan,” ungkapnya.
Di akhir sambutan, Supriyadi berharap sinergi antara Pemprov Riau dan BPS terus terjaga demi mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis data.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada BPS atas konsistensinya menjaga kualitas statistik daerah. Semoga sinergi ini terus terjalin demi mewujudkan pemerintahan yang berbasis data dan pembangunan yang tepat sasaran,” tutupnya..(*ay)
