Kepahiang||ISBCenter.com – DPRD kabupaten kepahiang menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Pemandangan Umum fraksi fraksi DPRD terhadap rancangan Perubahan APBD kabupaten kepahiang tahun anggaran 2020 diruang sidang utama kantor DPRD kabupaten kepahiang pada Senin (14/09/2020).
Dalam kesempatan itu Empat fraksi di DPRD Kabupaten Kepahiang diantaranya Fraksi Nasdem,Fraksi Golkar GPPI, Fraksi Kebangkitan Bangsa dan Fraksi Demokrat Hati Nurani, menyampaikan pemandangan umum terhadap Rancangan Anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD P) Kabupaten Kepahiang Tahun anggaran 2020 dan menyatakan menerima dan setuju melanjutkan pembahasan dengan beberapa catatan dan masukan diantaranya:
Dari Fraksi nasional Nasdem disampaikan juru bicara Bambang Asnadi, yang pertama adanya beberapa permasalahan yang berkaitan dengan target pendapatan, permasalahan dari segi belanja dan permasalahan yang berhubungan dengan pembiayaan adalah alasan untuk diajukan perubahan APBD tahun 2020.
Ditambahkannya Fraksi Nasdem berkeyakinan bahwa pengajuaan rancangan perubahan APBD ini telah melalui kajian mendalam dari pemerintah daerah,harapan kami dari fraksi nasional demokrat adalah agar perubahan APBD yang direncanankan ini dapat dilakukan semaksimal mungkin untuk kepentingan masyarakat kabupaten kepahiang.
Selanjutnya berkaitan dengan permasalahan penurunan target pendapatan sebesar 5,95% seperti tercantum dalam nota keuangan yang telah disampaikan fraksi nasdem sepakat bahwa perlu adanya peningkatan kualitas SDM.
Fraksi Golkar GPPI disampaikan juru bicara Ansori, M, disampaikanya pada nota keuangan rancangan perubahan APBD kabupaten kepahiang tahun anggaran 2020 yang telah disampaikan oleh saudara Bupati bahwa pinjaman kepada PT.SMI sebesar Rp. 59.977.020.000,00 tetapi pada kenyataannya dana yang dicairkan hanya sebesar kurang lebih 52 milyar, oleh karena itu kami fraksi Golkar GPPI mohon kepada saudara Bupati menjelaskan secara rinci.
“Selanjutnya fraksi Golkar GPPI meminta kepada saudara Bupati untuk menjelaskan rincian penggunaan anggaran penanganan covid’19 dikabupaten kepahiang secara transparan dan akuntable sesuai dengan peruntukannya,”sampai Ansori.
Fraksi kebangkitan bangsa disampaikan HJ. Dwi Pratiwi NS, diantaranya dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten kepahiang diminta kepada pihak eksekutif untuk dapat mencari celah atau sumber untuk meningkatkan PAD, Salah satunya dengan menerapkan peraturan daerah tentang izin mendirikan bangunan (IMB) di Kabupaten Kepahiang,dimana pada saat ini banyak sekali proses pembangunan yang tidak memiliki IMB, selanjutnya terkait tenaga penyuluhan yang ada di dinas tanaman pangan, hotikultura dan pertanian, seharusnya sesuai dengan kopentensi pendidikan yang dibutuhkan,saat ini hanya sebagian kecil tenaga penyuluh kita yang memiliki kompetensi di bidang pertanian.
Ditambahkan Dwi, pemerintahan daerah kabupaten kepahiang diharapkan berperan aktif dalam pengawasan dari hasil pertanian dan perkebunan dikabupaten kepahiang terutama dinas perdagangan dan UKM,agar kualitas dan harga dipasaran dapat terjaga,termasuk pemasaran pada produk UMKM di desa
“fraksi kebangkitan bangsa juga menyoroti masalah sampah yang ada dikabupaten kepahiang, sebaiknya kita bisa mengelola sampah untuk dapat dimanfaatkan kembali dengan mengedukasi masyarakat mulai dari sampah rumah tangga,dengan memilah sampah,misalnya organik dapat dijadikan pupuk dan anorganik untuk kebutuhan lainnya,hal ini juga dapat memudahkan bagi petugas sampah dalam pengelompokan dan pengangkutannya,Pungkas Dwi.
Fraksi Demokrat Hati Nurani disampaikan oleh juru bicara Taswin nata dininggrat,dalam penyqmpaiannya penggunaan anggaran harus didasari oleh kebutuhan dan skala prioritas mengingat APBD kita mengalani defisit cukup besar…(Robi H)
