Mukomuko||ISBCenter.com – Pengelolaan dana program Revitalisasi Satuan Pendidikan tahun anggaran 2026 yang bersumber dari APBN di Kabupaten Mukomuko, Bengkulu, menuai sorotan tajam. Program yang seharusnya dikelola secara kolektif dan transparan itu diduga kuat dimonopoli oleh oknum Kepala Sekolah.
Berdasarkan penelusuran di beberapa sekolah penerima bantuan, pelaksanaan rehabilitasi ruang kelas, pembangunan Unit Kesehatan Sekolah (UKS), hingga penataan lingkungan sekolah, diduga kuat dikendalikan penuh oleh kepala sekolah tanpa melibatkan unsur terkait.
Padahal, sesuai Petunjuk Teknis (Juknis) revitalisasi, pelaksanaan wajib dilakukan secara partisipatif melalui Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) yang melibatkan guru, komite, dan masyarakat sekolah.
Fakta di lapangan justru sebaliknya. Keberadaan P2SP diduga hanya formalitas di atas kertas. Lebih ironis lagi, ketua komite sekolah yang seharusnya berperan sebagai pengawas, justru dilibatkan sebagai pelaksana proyek.
“Guru-guru tidak dilibatkan sama sekali. Seolah-olah semua keputusan ada di kepala sekolah. Kami tidak pernah melihat laporan penggunaan anggarannya secara terbuka,” ungkap seorang sumber internal sekolah yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Praktik pengelolaan tertutup ini dinilai bertentangan dengan Permendikdasmen Nomor 12 Tahun 2024 yang menekankan prinsip 3T yakni Transparan, Tertib, dan Terukur dalam pengelolaan dana pendidikan.
“Ini uang negara, uang rakyat dari APBN. Harusnya dikelola bersama, terbuka, dan bisa dipertanggungjawabkan. Jika dimonopoli, ini sudah mengarah pada penyalahgunaan wewenang,” tegas sumber tersebut.
Selain berpotensi melanggar juknis, pola pengelolaan tersebut juga diduga melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah serta berpotensi masuk dalam ranah tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Hingga berita ini diterbitkan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan monopoli pengelolaan dana revitalisasi tersebut..(*zul)
