Riau||ISBCenter.com – Pemerintah Provinsi Riau menyoroti persoalan antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang terjadi belakangan ini. Pemprov meminta Pertamina Patra Niaga memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM tetap terjaga agar masyarakat tidak dirugikan.
Isu antrean tersebut dibahas dalam audiensi antara Plt Gubernur Riau SF Hariyanto bersama Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Fanda Chrismianto di Ruang Kerja Wakil Gubernur Riau, Kamis (8/10/2026).
Dalam pertemuan itu, SF Hariyanto menegaskan bahwa antrean yang terjadi tidak hanya menyita waktu masyarakat, tetapi juga berpotensi menimbulkan kemacetan dan mengganggu ketertiban umum. Ia meminta Pertamina bergerak cepat memastikan penyaluran BBM sesuai kebutuhan, khususnya di SPBU yang mengalami kepadatan, serta memperkuat pengawasan terhadap dugaan penimbunan.
“Kita minta persoalan antrean BBM ini segera ditertibkan, termasuk apabila ada oknum yang melakukan penimbunan dan memanfaatkan kondisi yang terjadi. Jangan sampai masyarakat dirugikan dan persoalan ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat,” tegas SF.
Plt Gubernur juga meminta Pertamina bersikap terbuka kepada publik terkait kondisi stok dan kuota BBM di Riau, serta langkah konkret yang telah dilakukan di lapangan. Sebagai daerah penghasil minyak, Riau dinilai seharusnya mampu menjamin kebutuhan energi masyarakatnya terpenuhi.
“Pertamina perlu menjelaskan kondisi ketersediaan dan kuota BBM serta langkah yang dilakukan untuk mengatasi antrean ini. Riau sebagai daerah penghasil minyak tentunya berharap kebutuhan BBM masyarakat dapat terpenuhi dengan baik dan tidak menimbulkan gejolak,” tambahnya.
Selain soal pasokan, SF Hariyanto menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor. Ia meminta Pertamina memperkuat sinergi dengan Dinas Perhubungan dan Kepolisian untuk mengurai antrean kendaraan agar tidak meluas menjadi persoalan lalu lintas.
“Antrean panjang ini jangan sampai menghabiskan waktu masyarakat, menimbulkan kemacetan, dan mengganggu kelancaran lalu lintas. Kita ingin persoalan ini diselesaikan dengan baik melalui koordinasi bersama, sehingga masyarakat tetap mendapatkan pelayanan BBM dengan aman dan tertib,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Fanda Chrismianto menyampaikan bahwa pelayanan BBM dan LPG tidak bisa dilakukan Pertamina sendiri dan membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan di daerah.
“Pertamina dalam menjalankan tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik BBM maupun LPG, tentu tidak pernah bisa sendirian. Kami membutuhkan support dan dukungan dari stakeholder yang ada di daerah untuk menjaga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik,” terangnya.
Fanda menjelaskan, salah satu faktor yang memengaruhi ketersediaan BBM saat ini adalah dinamika geopolitik di Timur Tengah, yang berdampak pada pasokan BBM subsidi maupun nonsubsidi serta memberikan tekanan pada anggaran. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pertamina telah melakukan sejumlah langkah.
“Kondisi geopolitik Timur Tengah memberikan dampak terhadap ketersediaan BBM, baik subsidi maupun nonsubsidi, dan juga memberikan tekanan terhadap beban anggaran. Kami sudah menambah pasokan yang disalurkan ke SPBU sekitar 28 persen, menambah jumlah mobil tangki, dan terus melakukan upaya untuk mengatasi kondisi ini,” jelasnya.
Ia juga mengapresiasi keterbukaan Pemprov Riau yang siap berkolaborasi dalam menjaga pelayanan energi kepada masyarakat.
“Pak Gubernur menyambut baik kami sebagai pejabat baru dan sangat terbuka untuk berkolaborasi serta bersinergi memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Pesan beliau agar kerja sama yang sudah baik ini terus dijaga, setiap permasalahan didiskusikan bersama, dicarikan solusinya bersama, dan tujuan akhirnya adalah pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik,” pungkasnya.
Di samping persoalan distribusi, SF Hariyanto juga mengingatkan Pertamina untuk segera menyelesaikan kewajiban perpajakan yang masih menjadi tanggung jawab perusahaan kepada pemerintah daerah, agar kerja sama kedua belah pihak berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kita juga meminta kewajiban perpajakan yang masih menjadi tanggung jawab Pertamina kepada pemerintah daerah segera diselesaikan. Semua kewajiban harus kita pastikan berjalan sesuai aturan agar hubungan kerja sama antara pemerintah daerah dan Pertamina semakin baik,” tuturnya..(*ay)
