Cegah Karhutla Terulang, Plt Gubernur Riau Akan Kumpulkan Seluruh Kepala Desa se-Riau

Pelaksana Tugas Gubernur Riau, SF Hariyanto

Riau||ISBCenter.com – Pemerintah Provinsi Riau memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga ke tingkat desa. Setelah kondisi karhutla berangsur terkendali, Pemprov Riau akan menggelar rapat koordinasi besar-besaran bersama seluruh desa di Riau.

Plt Gubernur Riau SF Hariyanto mengatakan, rakor tersebut dijadwalkan pada pertengahan September mendatang. Agenda ini menjadi evaluasi bersama sekaligus penguatan komitmen pencegahan agar karhutla tidak kembali terulang.

Bacaan Lainnya

“Kita merencanakan pelaksanaan rapat koordinasi (rakor) bersama seluruh desa di Riau ini pada pertengahan bulan September mendatang. Kegiatan tersebut dilakukan untuk merespons kondisi kebakaran hutan dan lahan di Riau saat ini dapat diatasi dengan baik,” ujar Plt Gubri SF Hariyanto di Kantor Gubernur Riau, Senin (31/08/2026).

Menurutnya, peran desa sangat vital dalam pencegahan karhutla karena berada di garda terdepan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Desa diharapkan mampu melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap praktik pembukaan lahan.

SF Hariyanto menyebut, sebelumnya Pemprov Riau bersama Forkopimda dan Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) telah menandatangani maklumat bersama tentang penanggulangan karhutla. Komitmen itu kini akan diperluas hingga ke pemerintah desa dan aparat kewilayahan.

“Pemerintah Provinsi Riau bersama seluruh jajaran Forkopimda dan Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) telah menandatangani maklumat terkait penanggulangan karhutla. Dengan begitu dibutuhkan juga kesepakatan bersama kepala desa, pemerintah kabupaten/kota, hingga babinsa/bhabinkamtibmas membuat deklarasi bersama yang ditandatangani,” jelasnya.

Deklarasi bersama tersebut nantinya akan berisi komitmen untuk melarang praktik pembukaan lahan dengan cara membakar, disertai dengan sanksi tegas bagi pelanggar.

“Isinya adalah komitmen untuk mengimbau serta melarang keras masyarakat membuka lahan dengan cara membakar. Deklarasi ini juga memuat kejelasan sanksi tegas bagi siapa saja yang melanggar,” ungkapnya.

Plt Gubernur menegaskan, langkah pencegahan harus dilakukan secara serius karena dampak karhutla jauh lebih besar dibanding manfaat sesaat dari pembukaan lahan dengan cara dibakar.

“Langkah ini penting karena dampak kerugian akibat karhutla jauh lebih besar daripada manfaatnya. Jika lahan terbakar aktivitas masyarakat dan sekolah menjadi terganggu, kasus penyakit ISPA meningkat tajam, bahkan hubungan dengan negara tetangga ikut terdampak akibat asap,” terangnya.

Ia berharap rakor bersama seluruh desa ini menjadi momentum untuk menyatukan langkah seluruh pemangku kepentingan, sehingga pencegahan karhutla menjadi komitmen berkelanjutan, bukan hanya saat kejadian kebakaran saja.

“Sehingga, itulah tujuan kami melaksanakan rakor tersebut. Nanti juga direncanakan ada beberapa menteri yang akan menjadi narasumber kegiatan rapat koordinasi ini,” pungkasnya..(*ay)

Pos terkait