Bengkulu||ISBCenter.com – Dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana di Bengkulu, Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Kunjungan ini bertujuan untuk mempelajari sistem mitigasi bencana yang diterapkan di Sumbar, terutama dalam hal perencanaan dan penganggaran yang efektif,Jum’at 14/03/2025.
Rombongan DPRD Bengkulu bertemu dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar serta anggota DPRD Sumbar guna mendapatkan wawasan lebih mendalam mengenai langkah-langkah yang telah diambil dalam menghadapi ancaman bencana, mengingat Bengkulu dan Sumbar memiliki karakteristik geografis yang serupa, yakni dekat dengan laut dan rawan banjir akibat eksploitasi hutan di kawasan perbukitan serta risiko gempa bumi.
Ketua Komisi IV DPRD Bengkulu, Usin Abdisyah Putra Sembiring, menjelaskan bahwa salah satu aspek utama yang dipelajari adalah alokasi Biaya Tidak Terduga (BTT) yang di anggarkan Pemprov dan DPRD Sumbar dalam kesiapsiagaan bencana.
“Di Sumbar, BPBD menganggarkan dana khusus untuk kesiapsiagaan bencana. Ini mencakup fasilitas tanggap darurat saat curah hujan tinggi serta program penanggulangan banjir. Mereka juga menyiapkan alokasi dana pasca-bencana yang digunakan untuk perbaikan infrastruktur darurat, termasuk pembangunan jembatan sementara bekerja sama dengan Dinas PUPR,” ujar Usin.
Usin menegaskan bahwa alokasi dana untuk mitigasi bencana tidak boleh mengalami efisiensi berlebihan, sebab bencana dapat terjadi sewaktu-waktu tanpa bisa diprediksi, terutama gempa bumi yang merupakan ancaman utama di Bengkulu.
“Kesiapsiagaan terhadap bencana alam harus menjadi prioritas, baik dalam bentuk pencegahan maupun penanggulangan. Untuk banjir, mitigasi harus diperkuat agar dampaknya dapat diminimalisir,” tambahnya.
DPRD Bengkulu juga menyoroti program hibah dari BPBD yang dialokasikan untuk proyek infrastruktur di beberapa daerah di Bengkulu. Beberapa proyek yang masuk dalam perhatian, antara lain rekonstruksi jalan di Kabupaten Lebong serta pembangunan satu unit jembatan di Kabupaten Seluma.
Komisi IV DPRD Bengkulu akan terus berkoordinasi dengan BPBD dan Dinas PUPR untuk memastikan program hibah ini berjalan sesuai rencana pada tahun anggaran 2025. Salah satu poin yang masih dikaji adalah apakah program hibah tersebut memerlukan dana pendamping dari BPBD Provinsi Bengkulu.
“Kami akan mengonfirmasi lebih lanjut apakah pendanaan proyek infrastruktur ini membutuhkan dana pendamping dari BPBD provinsi,” kata Usin
DPRD Bengkulu berharap dapat mengadopsi strategi yang diterapkan di Sumatera Barat guna memperkuat sistem kesiapsiagaan bencana di Bengkulu. Langkah-langkah yang akan ditekankan mencakup peningkatan perencanaan, optimalisasi anggaran, serta pelaksanaan di lapangan.
“Kami ingin Bengkulu lebih siap dalam menghadapi bencana. Belajar dari Sumbar, kami ingin memastikan bahwa masyarakat mendapat perlindungan maksimal dan fasilitas tanggap darurat yang memadai. Semoga kunjungan ini membawa manfaat bagi kebijakan penanggulangan bencana di daerah kita,” pungkas Usin.(*Rozi )
