Riau||ISBCenter.com – Pemerintah Provinsi Riau terus membenahi pelayanan publik di berbagai sektor guna mewujudkan layanan yang cepat, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Upaya ini sekaligus menjadi langkah persiapan menjelang penilaian kepatuhan pelayanan publik oleh Ombudsman Republik Indonesia. Penilaian tersebut akan dilakukan terhadap kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga BUMN sepanjang 2026.
Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, menyebut peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemprov Riau tidak lepas dari pendampingan Ombudsman Perwakilan Riau. Menurutnya, sinergi itu membantu pemerintah daerah melakukan pembenahan sehingga pelayanan kepada masyarakat terus membaik.
“Memang pelayanan ini semakin meningkat, alhamdulillah kami yakin dan percaya bahwa Pemprov Riau didampingi Ombudsman Perwakilan Riau. Kami terima kasih selama ini kerjasama yang diberikan oleh Ombudsman kepada kami terhadap kegiatan pelayanan publik memang ini betul-betul dibantu,” ujar Plt Gubri SF Hariyanto, di Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, Jumat (10/07/2026).
Ia menjelaskan, berbagai inovasi terus dijalankan, termasuk penerapan sistem pelayanan berbasis digital. Langkah itu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan memudahkan masyarakat mengakses layanan pemerintah.
“Jadi pelayanan publik kami ini, memang kami sudah laksanakan dengan baik dan ada beberapa perubahan-perubahan seperti digitalisasi,” jelasnya.
Sebagai contoh, Plt Gubri SF Hariyanto menyebut kualitas layanan di RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau mengalami perubahan signifikan. Perbaikan terlihat dari sisi fasilitas kamar maupun kinerja pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Ia menilai kenaikan pendapatan BLUD menjadi indikator bahwa layanan rumah sakit semakin dipercaya masyarakat.
“Optimalisasi pelayanan di RSUD Arifin Achmad sudah bagus, terkait fasilitas kamarnya tambah semakin bagus luar biasa. Ini juga merupakan bentuk adanya kenaikan pendapatan yang cukup naik signifikan dari BLUD,” ungkapnya.
Peningkatan pelayanan juga terjadi di sejumlah organisasi perangkat daerah, salah satunya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau. OPD ini dinilai mampu meningkatkan kualitas layanan sekaligus mendongkrak pertumbuhan pendapatan daerah.
“Begitu pula untuk di dinas-dinas, seperti contoh Bapenda Riau ini bagus terkait pelayanannya. Pendapatan dari mereka juga ada kenaikan yang luar biasa. Tentu, peningkatan pelayanan semakin bagus karena didampingi dari pihak Ombudsman Riau,” terangnya.
Sementara itu, Anggota Ombudsman RI, Nuzran Joher, menyampaikan bahwa kunjungannya ke Riau merupakan bagian dari agenda monitoring sekaligus penguatan Ombudsman Perwakilan Riau menjelang penilaian pelayanan publik nasional. Ia mengatakan, Ombudsman RI akan memulai tahapan penilaian pada pertengahan Juli terhadap seluruh kementerian, lembaga, BUMN, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten/kota.
“Kegiatan yang kami laksanakan ini bertujuan untuk melakukan monitoring sekaligus memberikan penguatan kepada rekan-rekan perwakilan di daerah. Karena bahwa pada pertengahan Juli, kami akan melaksanakan kick-off terkait opini Ombudsman terhadap penilaian yang ditujukan kepada seluruh kementerian dan lembaga di tingkat pusat, BUMN, hingga pemerintah daerah,” tuturnya.
“Sebagai puncak dari rangkaian kegiatan, kami akan menyelenggarakan sebuah agenda besar pada bulan Desember mendatang di hadapan Presiden Republik Indonesia. Dalam acara tersebut, hasil penilaian dari seluruh lembaga, kementerian, pemerintah provinsi, hingga kabupaten/kota akan diumumkan secara langsung di depan Presiden RI,” tambahnya.
Lebih jauh, Nuzran menegaskan seluruh hasil penilaian akan diumumkan dalam agenda nasional pada Desember 2026 yang dihadiri langsung Presiden Republik Indonesia. Karena itu, pihaknya akan memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Riau selama proses penilaian berlangsung.
“Tentu ke depan, izin Pak Plt Gubernur, kami akan lebih intens berkoordinasi, berkomunikasi, dan berkolaborasi. Mengingat proses penilaian ini akan berlangsung cukup panjang hingga November. Sehingga, rekan-rekan perwakilan dalam hal ini Ombudsman Riau akan turun langsung untuk meninjau instansi atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mana saja yang menjadi fokus penilaian terkait substansi dan pelayanan dasar di setiap pemerintah daerah,” pungkasnya..(*ay)
