Riau||ISBCenter.com – Pemerintah pusat terus mematangkan transformasi perlindungan sosial berbasis digital. Langkah ini untuk memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) lebih akurat, transparan, dan gampang dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Perluasan Piloting Digitalisasi Perlindungan Sosial Tahun 2026 yang dilaksanakan secara daring, Jumat (18/09/2026).
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, pemerintah saat ini tengah merancang ulang sistem perlindungan sosial nasional dengan memanfaatkan teknologi.
“Sekarang ini pemerintah sedang membangun cara baru dalam sistem perlindungan sosial (perlinsos) yang mudah diakses, lebih transparan, dan mampu membawa suasana keadilan di tengah masyarakat. Saya kira langkah ini akan memberikan dukungan besar bagi kesejahteraan bangsa,” ujar Ketua DEN Luhut, Jumat (18/09/2026).
Menurut Luhut, keberhasilan program ini sangat bergantung pada kesiapan daerah. Mengingat Presiden RI dijadwalkan akan meluncurkan program tersebut secara resmi pada Oktober 2026, ia meminta seluruh pemerintah daerah untuk segera berbenah dan melakukan integrasi sistem.
“Kita berharap, ketika Bapak Presiden meluncurkan program ini secara resmi pada bulan Oktober, sebanyak mungkin daerah-daerah sudah siap dan terintegrasi. Hal ini tentu membutuhkan peran aktif dari Bapak Gubernur, Pangdam, Kapolda beserta seluruh jajaran di daerah masing-masing,” katanya.
Luhut memaparkan progres terkini, program piloting telah menjaring jutaan keluarga. Namun jumlah tersebut masih jauh dari target akhir tahun, sehingga dibutuhkan akselerasi rekrutmen agen di lapangan.
“Gambaran capaian kita saat ini 4,8 juta keluarga telah mendaftar, sekitar 170.000 agen perlinsos telah bergabung. Namun, untuk mencapai target 45 juta keluarga hingga akhir tahun, kita membutuhkan jumlah agen perlinsos yang jauh lebih banyak,” jelasnya.
Ia menambahkan, basis data yang terkumpul dari digitalisasi ini akan menjadi acuan utama pemerintah dalam menetapkan penerima bansos tahun anggaran 2027.
“Data yang terkumpul dari proses ini nantinya akan menentukan penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk tahun 2027. Saat kami melaporkan hal ini kepada Bapak Presiden, beliau menekankan bahwa kita semua perlu kerja keras bersama,” ungkapnya.
Untuk mengejar target tersebut, Luhut menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor secara masif, mulai dari aparat keamanan hingga pemerintah daerah.
“Untuk menjangkau target besar tersebut, kita membutuhkan dorongan dan mobilisasi agen perlinsos secara masif. Melalui kerja sama antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat,” tuturnya.
Secara khusus, ia meminta kepala daerah dan jajaran TNI-Polri di wilayah untuk menjadi motor penggerak sosialisasi rekrutmen agen hingga ke level desa dan kelurahan.
“Saya minta para gubernur dan pimpinan daerah menjadi penggerak utama untuk menyebarkan informasi pendaftaran agen ke seluruh jaringan pemda hingga tingkat terkecil. Saya meminta Pangdam dan Kapolda untuk mendorong anggotanya, khususnya Babinsa dan Bhabinkamtibmas agar menjadi agen perlinsos serta membantu masyarakat di wilayah tugas masing-masing,” tambahnya.
Menanggapi arahan tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto menegaskan kesiapan Provinsi Riau untuk mempercepat pelaksanaan program. Ia menyebut tidak ada ruang untuk menunda karena progres data dipantau langsung oleh pemerintah pusat setiap beberapa hari.
“Jadi kita tidak punya waktu untuk main-main dengan target ini. Kita beberapa hari sekali dipantau untuk memberikan perkembangan data perlindungan sosial. Karena itulah, agen perlinsos tersebut harus segera bertambah,” tutur Plt Gubri SF Hariyanto.
Ia menegaskan, muara dari percepatan digitalisasi ini adalah ketepatan sasaran penerima manfaat. Dinas Sosial Provinsi Riau, kata dia, akan segera berkoordinasi intensif dengan TNI, Polri, dan pemerintah kabupaten/kota untuk teknis pelaksanaan di lapangan.
“Tujuannya tentu saja agar penerima manfaat supaya tepat sasaran. Sehingga, Dinsos Riau lakukan kerja sama dengan TNI/Polri untuk mempercepat arahan ini, pelajari teknisnya dan koordinasikan dengan kabupaten kota.” pungkasnya..(*ay)
