Riau||ISBCenter.com – Pemerintah Provinsi Riau secara resmi membantah isu yang menyebutkan pihaknya telah menerima dana sekitar Rp66,2 miliar dari United Nations Development Programme (UNDP). Isu tersebut dinilai menyesatkan masyarakat.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau (Gubri), SF Hariyanto menegaskan, hingga saat ini Pemprov Riau belum pernah menerima bantuan anggaran sebesar itu dari UNDP.
“Kami saja bingung dapat informasi itu. Saya tanya Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Riau tidak tahu, saya tanya Kepala BPKAD juga tidak tau. Berita-berita yang menyebutkan Pemprov Riau terima bantuan Rp66,2 miliar itu tidak ada sama sekali alias hoaks. Jadi biar clear dan clean semua,” tegas Plt Gubri, Rabu (20/5/2026).
Penegasan serupa disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau, Purnama Irawansyah. Ia menyatakan pihaknya telah melakukan konfirmasi langsung kepada lembaga-lembaga internasional yang disebut dalam isu tersebut.
“Jadi kami sudah konfirmasi ke pihak UNDP, UNEP dan FAO terkait berita yang beredar saat ini, dan mereka menegaskan tidak mengetahui itu angka dari mana dan sumbernya dari mana,” kata Purnama.
Purnama menjelaskan, sejak UNEP hadir di Indonesia pada 2013, lembaga tersebut tidak pernah menyalurkan bantuan berupa dana tunai kepada pemerintah daerah. Bantuan yang diberikan hanya berbentuk pendampingan teknis.
“Jadi ada dua hal saja yang dibantu, yakni Technical Assistant (Asisten Teknis) dan Capacity Building (pembangunan kapasitas). Seperti membantu pegawai DLHK bagaimana cara membaca peta dan sebagainya,” terangnya.
Ia menambahkan, pihak UNDP juga terkejut mendengar informasi yang beredar.
“Saya juga sudah bertemu dengan pihak UNDP, mereka kaget juga mendengar informasi itu. Mereka menegaskan jika tidak pernah menyalurkan bantuan uang ke pemerintah daerah,” tegasnya.
Menurut Purnama, saat ini Pemprov Riau hanya meminta bantuan untuk menyiapkan lima dokumen dalam rangka pembiayaan Climate Action and Reduction of Emissions for Green Economy in Riau Province (CARE for Green Riau) dari UNDP. Proses tersebut dibantu oleh UN-REDD Programme, UNEP, dan FAO.
“Kita tidak tahu mereka angka dari mana. Kita cuma minta bantu persiapan lima dokumen untuk pembiayaan Climate Action and Reduction of Emissions for Green Economy in Riau Province (CARE for Green Riau) dari United Nations Development Programme (UNDP). Itu kita dibantu UN-REDD Programe, UNEP dan FAO,” ujarnya.
Terkait angka Rp66,2 miliar yang ramai diperbincangkan, Purnama menyebut Pemprov Riau tidak mengetahui asal-usulnya.
“Kalau pun ada muncul angka Rp66 miliar itu mereka lah yang tahu. Sebab saat ini masih tahapan persiapan (readiness). Jadi Pemprov Riau fokus menyiapkan berbagai arsitektur REDD+ untuk dapat submit (terhubung) ke mekanisme pasar karbon global, sehingga ditahapan ini Pemprov Riau belum menerima pembayaran apapun terhadap nilai ekonomi karbon-nya,” tutupnya..(*adv/ay)
