Riau||ISBCenter.com – Pelaksana Tugas Gubernur Riau SF Hariyanto menekankan pentingnya percepatan sinkronisasi data Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan penguatan akses ekonomi masyarakat dalam Rapat Koordinasi Awal Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Riau, Kamis (18/6/2026).
Rakor yang digelar di Pekanbaru tersebut dihadiri langsung oleh Dirjen Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN, Bupati Siak, Bupati Indragiri Hilir, Bupati Rokan Hilir, Wakil Bupati Bengkalis, Wakil Wali Kota Dumai, serta Sekda dari perwakilan kabupaten/kota lainnya.
“Saya sangat mengapresiasi kedatangan Dirjen Penataan Agraria, Bupati Siak, Inhil, Rohil, Wakil Bupati Bengkalis, Wakil Walikota Dumai dan Sekda sebagai perwakilan kabupaten kota lainnya. Ini adalah isu penting yang perlu kita bahas bersama,” kata Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto.
Menurut SF Hariyanto, forum GTRA memiliki peran vital karena menyangkut langsung stabilitas sosial, ekonomi daerah, dan arah tata kelola ruang Riau ke depan. Ia menegaskan tanah adalah sumber daya strategis yang menyangkut berbagai aspek kehidupan.
Dikatakannya, tanah merupakan sumber daya strategis yang memiliki nilai ekonomi, sosial, budaya, politik, hingga pertahanan dan keamanan.
“Karena itu, ia menyebut pemanfaatannya harus sejalan dengan konstitusi, oleh karena itu pemanfaatannya harus benar-benar ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” ujarnya.
Plt Gubri menjelaskan, Dalam konteks tersebut, Reforma Agraria menjadi langkah strategis untuk mewujudkan tata kelola pertanahan yang lebih berkeadilan melalui penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa reforma agraria tidak berhenti pada legalisasi aset.
“Karena itu, pelaksanaan reforma agraria membutuhkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Rapat koordinasi ini menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah, memperkuat koordinasi lintas sektor, menyelaraskan kebijakan, serta mempercepat pelaksanaan Reforma Agraria secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan,” ungkapnya.
SF Hariyanto menyebut fokus utama saat ini adalah penguatan data dan akses reform. Melalui forum ini, dikatakan SF Hariyanto, seluruh elemen terkait perlu memperkuat sinkronisasi data Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), mengoptimalkan pelaksanaan akses reform, meningkatkan pemantauan program di kabupaten/kota, serta mempercepat penyelesaian berbagai kendala yang masih dihadapi di lapangan.
“Dengan begitu, manfaat reforma Amagraria dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Selain itu, sinergi antara reforma agraria dan tata ruang harus terus diperkuat. Tata ruang harus mampu memberikan kepastian pembangunan, kepastian pemanfaatan lahan, dan kepastian hukum bagi masyarakat, sementara Reforma Agraria harus berjalan selaras agar tidak menimbulkan persoalan di masa mendatang,” katanya.
Di akhir arahannya, ia mengajak semua pihak untuk memperkuat kolaborasi. “Dengan komitmen dan kerja sama yang kuat, reforma agraria dapat menjadi instrumen pemerataan kesejahteraan sekaligus fondasi pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau yang adil, inklusif, dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Plt Gubri menambahkan, reforma agraria juga harus memastikan manfaat pembangunan dirasakan kelompok prioritas.
“Karena itu, pelaksanaan reforma agraria membutuhkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Rapat koordinasi ini menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah, memperkuat koordinasi lintas sektor, menyelaraskan kebijakan, serta mempercepat pelaksanaan Reforma Agraria secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan bahwa program ini menyasar masyarakat adat, petani kecil, dan kelompok rentan lainnya.
Rapat koordinasi GTRA ini diharapkan menjadi pijakan untuk mempercepat penyelesaian konflik agraria serta mendorong akses permodalan, pelatihan, dan pasar bagi penerima TORA di seluruh kabupaten/kota se-Riau..(*ay)
