Mukomuko||ISBCenter.com – Lambannya kinerja mayoritas ASN di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), memicu salah satu wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mukomuko untuk bersuara.
Hal itu datang dari Wakil Ketua I DPRD Mukomuko, Wisnu Hadi, S.E. Ia meminta Bupati Mukomuko sesegera mungkin mengevaluasi kinerja para kepala OPD di lingkungan Pemkab Mukomuko.
“Mayoritas OPD di lingkungan Pemkab Mukomuko malas-malasan dalam melayani kepentingan masyarakat, baik dari segi administrasi maupun pelayanan secara umum. Bahkan ada sejumlah OPD yang belum menjalankan kegiatan samasekali. Kami minta Bupati Mukomuko untuk mengevaluasi kinerja para kepala OPD di lingkungan Pemkab Mukomuko,” tegasnya, Selasa (8/4).
Adapun yang paling disoroti Wisnu adalah lambannya proses pencairan anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mukomuko. Dirinya mengaku prihatin terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dimana hingga saat ini baik anggota dewan maupun tenaga honorer masih belum diberikan hak-haknya jelang Hari Raya Idul Fitri 1446 H sampai hari ini.
“Kalau kinerja pejabat di OPD lemah, tentu akan berpengaruh terhadap pemerintah Huda – Rahmadi untuk lima tahun kedepan. Hak kami sebagai anggota DPRD dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan APBD masih terganjal jelang Hari Raya Idul Fitri 1446 H sampai hari ini. Kinerja bawahan sangat bergantung dengan atasan mereka, kalau atasan malas, tentu bawahannya juga malas,” terang Wisnu.
Wisnu mengatakan, jika ada regulasi yang sekiranya melarang proses pembayaran ataupun hal-hal lain, agar segera di koordinasikan dan memberikan penjelasan terhadap pihak-pihak terkait dan tidak dengan malas-malasan.
“Kalau memang ada regulasi yang melarang proses pembayaran, sekiranya bisa di akali dengan regulasi yang lain seperti daerah lain. Jadi terkait hambatan pembayaran tenaga honorer, silahkan koordinasikan dengan pihak-pihak yang kompeten soal regulasi,” ujarnya
Sementara itu, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) National Corruption Watch (NCW), Zlatan Asikin, S.Sos, juga menyampaikan hal serupa. Sejauh ini, ia memantau bahwa pasca pergantian Kepala Daerah, pejabat terkesan malas-malasan dalam bekerja. Sejumlah pejabat eselon II maupun eselon III terlihat masih banyak yang tidak datang ke kantor.
Menurutnya, berjalan atau tidaknya program Bupati dan Wakil Bupati, tergantung pejabat yang membantu kinerja Bupati Mukomuko di setiap OPD. Dirinya mengaku mendengar keluhan dari beberapa pihak, khususnya rekan-rekan pers yang hingga saat ini belum bisa melakukan pencairan anggaran.
“Bupati harus peka terhadap permasalahan ini. Jelang lebaran Idul Fitri hingga hari ini, seluruh pihak yang berkepentingan dengan APBD, belum mendapatkan hak-haknya. Kalau pejabat serta staf pendukungnya malas ngantor, tentu akan berdampak buruk bagi pemerintahan Huda – Rahmadi,” ungkapnya.
Zlatan Asikin memberi contoh seperti di Sekretariat DPRD Mukomuko yang hingga saat ini masih jalan di tempat. Hak-hak anggota DPRD, tenaga honorer dan insan pers belum ada titik terangnya jelang Hari Raya Idul Fitri 1446 H hingga hari ini.
“Ini tentu akan membuka celah aparat penegak hukum untuk masuk. Ada apa dengan proses pencairan anggaran yang begitu sulit dan belum ada titik terangnya sampai saat ini,” sampainya.
Berdasarkan pantauan awak media setelah apel gabungan yang di pimpin Bupati Mukomuko, terlihat kantor-kantor sepi di lingkungan Pemkab Mukomuko. (Zul)
