Riau||ISBCenter.com – Pemblokiran anggaran di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR-PKPP) Provinsi Riau berdampak pada tidak terealisasinya aspirasi masyarakat di sejumlah daerah.
Kondisi tersebut terungkap saat Komisi IV DPRD Riau menggelar hearing dengan Dinas PUPR-PKPP Riau. Dalam rapat tersebut diketahui anggaran kegiatan di dinas tersebut masih dalam status diblokir oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau.
Anggota Komisi IV DPRD Riau, Zulhendri, mengaku kecewa dengan kondisi tersebut. Menurutnya, dengan tidak berjalannya kegiatan di dinas teknis tersebut, maka aspirasi yang telah diserap melalui kegiatan reses tidak dapat diwujudkan.
“Jadi, apa yang disampaikan Pak Kadis PUPR-PKPP ini lesu kita, ini karena dana tidak ada,” ujar Zulhendri, Rabu (15/7/2026).
Zulhendri kemudian membandingkan kondisi Riau dengan provinsi tetangga, Sumatera Barat yang dinilai lebih banyak mendapatkan dukungan anggaran pusat sehingga pembangunan infrastruktur jalannya lebih baik.
“Sumbar itu banyak dia mendapatkan karena banyak proyek strategis nasional, apakah kita tidak bisa seperti mereka,” ucapnya.
Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD Riau itu menambahkan, situasi ini membuat anggota dewan menjadi serba salah ketika kembali bertemu dengan konstituen di daerah pemilihan.
“Kami ingin ada pengakuan dari masyarakat biar kelihatan kami berbuat. Kami reses ditanya masyarakat, kami tidak berani reses kedua ditempat yang sama, karena yang diminta kemarin belum ada. Cacian yang kami dapat, ngapain kesini sementara yang kemarin belum ada membangun,” ujar Zulhendri..(*ay)
