Riau||ISBCenter.com-Bupati Kepulauan Meranti M. Adil sebelumnya sempat menjadi menjadi sorotan setelah menyebut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai iblis dan setan dalam Rapat Koordinasi Nasional Optimalisasi Pendapatan Daerah, di Pekanbaru, Riau, pada Kamis (8/12/2022).
Dia juga turut mengancam untuk angkat senjata dan bergabung dengan Malaysia jika pemerintah pusat tidak membagi dana bagi hasil (DBH) minyak bumi secara tidak adil.
Adil merupakan pria Kelahiran 18 April 50 tahun silam. Dia menjabat sebagai Bupati Kepulauan Meranti sejak 2021 hingga 2024 mendatang.
Sebelum duduk di kursi nomor 1 Kabupaten Kepulauan Meranti, dia mengawali karier politiknya dengan masuk sebagai legislator di DPRD Kabupaten Bengkalis pada periode 2009 dan Anggota DPRD Kepulauan meranti periode 2009-2014.
Dia kemudian menjadi legislator di DPRD Provinsi Riau pada periode 2014-2019 saat masih tergabung dalam partai Hanura. Pada 2019 dia berganti partai dan masuk ke PKB.
Dia kembali terpilih sebagai Anggota DPRD Provinsi Riau dan duduk di Komisi V DPRD Riau untuk periode 2019-2024 dari Partai PKB. Namun, di tengah-tengah masa baktinya dia memutuskan mundur dan maju sebagai calon Bupati Meranti dan menang pada 2021 silam.
Dia menamatkan pendidikan sarjana dan magisternya di Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Adapun, Bupati Kepulauan Meranti M. Adil mendapat sorotan usai menyebut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai iblis dan setan dalam Rapat Koordinasi Nasional Optimalisasi Pendapatan Daerah, di Pekanbaru, Riau, pada Kamis (8/12/2022).
Tak hanya menyebut Kemenkeu dengan kata-kata kasar, Bupati Meranti juga mengancam akan mengangkat senjata dan bergabung dengan Malaysia.
“Pertanyaannya, minyaknya banyak duitnya besar, kok dapatnya malah berkurang. Ini kenapa? Apakah uang saya dibagi di seluruh Indonesia? Makanya maksud saya, kalau bapak nggak mau ngurus kami, pusat tidak mau mengurus Meranti, kasih kan kami ke negeri sebelah [Malaysia],” tegasnya.
Adil meminta pemerintah untuk menghentikan pengeboran di wilayahnya, apabila tidak ada penambahan dana bagi wilayahnya. Di tambah lagi, BPS mencatat Meranti sebagai salah satu daerah termiskin di Indonesia dengan jumlah penduduk miskin di kabupaten tersebut mencapai 25,68 persen pada Maret 2021.
seperti diketahui sebelumnya bahwa Bupati Kepulauan Meranti M. Adil bersama puluhan pejabat lainnya terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
OTT perdana pada 2023 itu dilakukan kemarin malam, Kamis (6/4/2023). Hal tersebut dikonfirmasi oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri.
“Benar, tadi malam, [6/4] tim KPK berhasil lakukan tindakan tangkap tangan terhadap beberapa pihak yang sedang melakukan korupsi di Kab. kepulauan Meranti Riau,” ujar Ali hari ini, Jumat (7/4/2023).
Ali juga menyebut bahwa sejauh ini ada puluhan pejabat strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Meranti dan sejumlah pihak swasta yang ditangkap lembaga antirasuah.
“Beberapa pihak sudah ditangkap di antaranya Bupati,” terang Ali.
Saat ini, lanjutnya, tim KPK masih bekerja mengumpulkan bahan keterangan dari beberapa pihak tersebut. Adapun kasus terkait dengan OTT tersebut dan konstruksi perkaranya masih belum disampaikan oleh KPK.
“Setelahnya pasti kami sampaikan lengkap hasil kegiatan tersebut sebagai bagian keterbukaan informasi KPK kepada masyarakat,” tutup Ali..(**AY)
