Riau||ISBCenter.com – Pemerintah Provinsi Riau memperkuat sinergi dengan dunia usaha dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Kolaborasi ini dinilai menjadi kunci agar setiap potensi kebakaran bisa segera ditangani sebelum meluas.
Plt Gubernur Riau SF Hariyanto mengatakan, fokus utama kerja sama tersebut adalah penguatan upaya pencegahan dan penanganan awal, terutama di area konsesi perusahaan. Menurutnya, perusahaan memiliki keunggulan dalam penguasaan medan, mulai dari karakteristik lahan hingga ketersediaan sarana prasarana.
“Arah kolaborasi yang ingin kita bangun sangat sederhana seperti pada wilayah konsesi, perusahaan wajib memastikan langkah pencegahan dan respons awal berjalan optimal. Perusahaan tentu lebih memahami kondisi lahan, akses sumber air, personel, serta peralatan di areanya. Setiap hotspot harus ditangani sebelum menjadi titik api besar,” ujar Plt Gubri SF Hariyanto di Polda Riau, Kamis (27/08/2026).
Ia menjelaskan, pemahaman perusahaan terhadap wilayah konsesinya harus dioptimalkan sebagai bagian dari sistem pengendalian Karhutla di Riau. Deteksi dini dan respons cepat terhadap hotspot menjadi faktor penentu agar kebakaran tidak berkembang menjadi bencana.
Lebih lanjut, Plt Gubernur menyebut keberadaan perusahaan di sekitar kawasan rawan Karhutla memiliki peran strategis. Perusahaan dapat menjadi mitra terdekat bagi Satuan Tugas (Satgas) Karhutla dalam mempercepat mobilisasi bantuan di lapangan.
“Di wilayah sekitar konsesi perusahaan menjadi mitra terdekat yang siap membantu Satgas. Bantuan ini bukan untuk mengambil alih tanggung jawab, melainkan tindakan bersama agar api tidak meluas ke lahan masyarakat maupun kawasan lain,” jelasnya.
Meski mendorong kolaborasi, Pemprov Riau menegaskan bahwa kolaborasi tidak menghilangkan tanggung jawab masing-masing pihak. Pemerintah tetap menjalankan fungsi pengawasan dan koordinasi lintas sektor, sementara perusahaan wajib menjaga kesiapsiagaan di wilayah kerjanya.
Pemprov Riau juga akan melakukan penilaian terhadap kepatuhan dan kesiapan perusahaan dalam menghadapi ancaman Karhutla. Perusahaan yang proaktif akan mendapat penghargaan, sementara yang belum optimal diminta segera berbenah.
“Kami akan bersikap adil bagi perusahaan yang patuh, siap, dan aktif membantu penanganan Karhutla tentu patut kita berikan apresiasi. Namun, perusahaan yang masih memiliki kekurangan harus segera melakukan perbaikan,” terangnya.
Di sisi lain, aspek penegakan hukum tetap menjadi perhatian serius. Pemerintah memastikan akan menindak tegas setiap pelanggaran terkait Karhutla, apalagi jika ditemukan unsur kesengajaan.
“Sedangkan, terhadap perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran atau unsur kesengajaan maka penanganan hukum akan dilaksanakan tegas sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.
Plt Gubernur mengajak seluruh elemen, mulai dari pemerintah, TNI/Polri, pelaku usaha, hingga masyarakat untuk terus memperkuat komunikasi dan kerja sama dalam menjaga Riau dari ancaman Karhutla.
“Mari kita bekerja sama dan saling menguatkan untuk menjaga Riau dari kebakaran hutan dan lahan, serta melindungi keselamatan dan kesehatan seluruh masyarakat.” pungkasnya..(*ay)
