Riau||ISBCenter.com – Komisi III DPRD Provinsi Riau mendesak pemerintah daerah untuk bertindak tegas menertibkan aktivitas truk pengangkut material galian C dan angkutan kelapa sawit yang melebihi tonase di Kabupaten Kampar.
Desakan ini menyusul banyaknya keluhan masyarakat terkait kerusakan jalan yang semakin parah akibat lalu lalang kendaraan bertonase berat yang melebihi kemampuan jalan.
Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri, SH., MSi menegaskan pihaknya memberikan atensi serius terhadap persoalan ini. Menurutnya, daya angkut kendaraan yang beroperasi saat ini sudah jauh di atas ambang batas ketahanan jalan kabupaten yang dibangun menggunakan dana APBD.
“Jalan hanya mampu 15 atau 16 ton, sekarang dipakai tronton dengan muatan hampir 30 sampai 40 ton. Jalannya akhirnya hancur. Ini yang dituntut masyarakat,” tegas Edi Basri pada Selasa (8/9/2026).
Komisi III tidak hanya menyoroti kerusakan jalan, tetapi juga meminta evaluasi total hingga pencabutan izin bagi perusahaan galian C yang terbukti melakukan pelanggaran muatan. Penertiban juga menyasar aktivitas tambang ilegal yang masih beroperasi.
DPRD Riau mencatat adanya aktivitas penambangan galian C ilegal seluas 1,5 hektare yang beroperasi tanpa izin resmi di wilayah Kampar.
Untuk memastikan keabsahan operasional, Komisi III berencana turun langsung ke lapangan melakukan inspeksi dan verifikasi perizinan seluruh pengusaha galian C.
“Kalau memang mau melanjutkan usaha, urus izinnya. Kalau tidak, tutup. Kalau mau hidup, harus ada izin. Kalau tidak ada izin, otomatis aktivitasnya tidak bisa dilanjutkan,” ujar Edi.
Selain tambang galian C, sorotan juga diarahkan kepada truk angkutan Perusahaan Kelapa Sawit (PKS) yang menggunakan jalan publik. Dewan menilai jalan yang dibangun dengan uang rakyat tidak boleh rusak hanya untuk kepentingan logistik perusahaan.
Tak hanya soal tonase dan perizinan, Komisi III juga menuntut transparansi dan kepatuhan dalam pembayaran pajak tambang. Setiap pelaku usaha wajib melunasi tunggakan pajak daerah secara akumulatif.
“Katanya sudah bayar pajak. Besok waktu kita turun, kita minta dokumennya. Mana pajak yang sudah dibayarkan,” kata Edi.
Dewan juga mengingatkan kewajiban setiap pengusaha tambang untuk memenuhi jaminan reklamasi pascatambang sesuai ketentuan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK). Reklamasi wajib dilakukan agar bekas area pengerukan tidak menjadi kubangan berbahaya dan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan yang merugikan masyarakat sekitar..(*ay)
