Riau||ISBCenter.com – Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) DPRD Provinsi Riau merampungkan 10 rekomendasi strategis untuk mendongkrak pendapatan daerah. Rekomendasi ini ditujukan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau agar dijalankan bersama seluruh pemangku kepentingan guna meningkatkan nilai APBD 2027 mendatang.
Ketua Pansus Optimalisasi PAD, Abdullah, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengundang 146 perusahaan dari berbagai sektor untuk menggali potensi pendapatan daerah. Sektor yang diundang meliputi perkebunan, minyak dan gas bumi (migas), Hutan Tanaman Industri (HTI), hingga sektor lainnya.
“Kita sudah menyusun sepuluh rekomendasi untuk optimalisasi PAD di tahun 2027. Kita sudah mengundang 146 perusahaan dalam waktu kerja yang terbatas, dan telah mengkaji temuan-temuan (kebocoran pajak) dan rekomendasinya,” ujar Abdullah, Rabu, 24 Juni 2026.
Beberapa poin rekomendasi yang disusun Pansus antara lain meminta Pemprov memperkuat tata kelola kelembagaan digitalisasi serta integrasi data pajak daerah. Selain itu, optimalisasi pengawasan pajak dan penguatan pendekatan hukum juga menjadi fokus utama. Pansus turut menyoroti perbaikan sistem penerimaan pajak, terutama untuk Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dan Pajak Alat Berat.
Pemerintah daerah juga didorong untuk memperkuat harmonisasi kebijakan dan regulasi pajak di tingkat daerah maupun pusat. Termasuk melakukan revisi Peraturan Gubernur (Pergub) dan Peraturan Daerah (Perda) perpajakan yang dinilai sudah tidak relevan.
“Seperti Perda tentang PAP ini perlu direvisi karena sudah terlalu lama. Sehingga nilai pajaknya sudah tidak sesuai untuk masa inj,” jelasnya.
Abdullah optimistis, jika seluruh rekomendasi tersebut dijalankan Pemprov Riau dengan kolaborasi semua pihak, maka nilai APBD Riau pada tahun-tahun berikutnya akan meningkat sesuai harapan..(*ay)
